Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan stimulan pemulihan hunian, tim gabungan BNPB bersama pemerintah daerah tengah secara masif melakukan verifikasi

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Anak usaha PT KAI itu memberikan suap agar menjadi pelaksana proyek pembangunan perlintasan sebidang di wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Tanpa perencanaan anggaran yang terstruktur, fenomena "gaji hanya numpang lewat" hingga kesulitan menyisihkan tabungan sering kali tidak terhindarkan

Berikut ini enam tanaman hias yang bisa diletakkan di luar rumahmu dan tahan dari sinar matahari.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.