Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.

Percayalah, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Komisi X DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini KemenpanRB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk bersinergi `menyelamatkan` nasib guru honorer.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru honorer.

Sekjen Kemendikdasmen Suharti, menjelaskan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, tentang guru non-ASN atau honorer tak bisa lagi mengajar di sekolah negeri.

Pansus RUU HPI DPR RI menyoroti pentingnya penguatan substansi RUU HPI untuk memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

DPR didesakmembentuk Pansus Agrinas Gate untuk mengusut kasus impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kemdikdasmen memberikan relaksasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembayaran honor guru honorer.

Upaya pengondisian itu dilakukan Yaqut dengan menyiapkan uang sejumlah USD 1 Juta hasil dari pungutan fee dari calon jemaah haji khusus.