Teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi peristiwa ironi yang terus berulang.

Komisi III DPR RI prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut. Ini bukan kejahatan kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi.

Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi

Serangan terhadap pembela HAM tidak boleh dipandang sebagai kriminal biasa. Ini adalah ancaman terhadap ruang demokrasi kita.

Komisi II DPR menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memastikan kualitas demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran.

Korupsi pasti bungkusnya ya bisnis. Kalau kita pikir itu ada keuntungan, belum tentu selama ini negara tidak tergantungan.

Di era digital, berita menyebar dalam hitungan detik. Tapi kebenaran membutuhkan disiplin. Disiplin itu dalam dunia jurnalistik disebut verifikasi.

Sebagai sebuah negara yang demokrasi, masyarakat silahkan saja bersuara, karena suara suara rakyat itu sangat diperlukan

Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.