Keterlibatan publik menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

memastikan pembahasan RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif publik.

Kalau pembahasan sudah sampai pada tahap tertentu dan memang dibutuhkan, baru kita berikan kepada publik

Komisi I DPR menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi.

KUII VIII akan lahirkan konsep peran dan kontribusi umat Islam Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui diplomasi negara maupun jalur non-pemerintah

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber.

Uni Eropa memperingatkan risiko besar akibat ketergantungan yang terlalu tinggi pada perusahaan teknologi asal Amerika Serikat dalam sektor-sektor sensitif

Menag menegaskan bahwa konsep halal dalam Al-Qur`an tidak dapat dipisahkan dari dua unsur lainnya, yaitu thayyiban (baik) dan mubaarakan (berkah)

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Masyarakat diminta membangkitkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam semesta melalui implementasi konsep ekoteologi dalam kehidupan.