KPK menelusuri aset milik mantan Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto selaku tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin RPTKA.

Salah satu pejabat senior Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) setuju melepaskan aset mengendap Iran yang dibekukan di Qatar

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Jangan sampai pada tahap awal, aset sudah disita tanpa kejelasan keterkaitannya dengan tindak pidana. Ini berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian.

Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya

KPK menelusuri sejumlah aset milik mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Penelusuran pun dibutuhkan karena selain untuk proses pembuktian perkara, juga sebagai upaya awal dalam rangka memulihkan aset.

Ke depan ini akan kita jadikan tradisi. Tahun depan tentu akan disiapkan lebih rapi dan lebih baik.