Kemendikdasmen menekankan setiap anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan di lingkungan yang aman dan berkualitas.

Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.

Tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak belajar yang setara dan bermakna.

Kemendikdasmen tercatat telah melakukan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 bagi 16.167 satuan pendidikan.

Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional melalui pengelolaan Data Dasar Nasional yang berdaulat.