Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Kompany menilai pertandingan berjalan penuh emosi dan tekanan tinggi, namun anak asuhnya mampu menunjukkan karakter yang dibutuhkan pada saat momen krusial itu.

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam kasus pelecehan seksual di Universitas Indonesia (FHUI)

Upaya perlindungan anak dengan disabilitas down syndrome dari berbagai bentuk kekerasan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak belajar yang setara dan bermakna.