Beras tidak bisa disimpan terlalu lama di gudang. Dalam kurun tiga sampai empat bulan, kualitasnya bisa menurun bahkan berisiko rusak.

Ini bukan sekadar soal program. Ini soal komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya. Kalau masih banyak persoalan mendasar, berarti ada yang belum beres.

Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini soal keberpihakan negara.

Negara harus hadir. Tanpa guru yang sejahtera dan terlindungi, mustahil kita bisa membangun generasi unggul.

Banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama.

Hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan harus menjadi prioritas. Ketika hasil panen dan hasil hutan diolah menjadi produk bernilai tinggi, petani sejahtera.

Gerbang Tani Indonesia memprotes pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, yang menyebut bahwa reforma agraria sebagai penyebab deforestasi.

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga harga (buffer stock) seperti pada masa Orde Baru.

Tentu penetapan ini bukan semata keputusan politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap jasa seorang pemimpin bangsa yang telah bekerja tanpa lelah.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah.