Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 419,8 miliar.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Maka perlu dilakukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyelesaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum.

Hal ini penting untuk menelusuri siapa pejabat yang ingin menghambat proses hukum Eddy.

Hal ini buntut dikabulkannya gugatan praperadilan Helmut.

KPK akan mempelajari terlebih dulu putusan praperadilan Helmut. 

KPK belum memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah.