Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.

Kita harus melihat ada ekstensi BUP tetap harus menjaga kesehatan regenerasi atau kategorisasi terhadap tiga jenjang yang ada di dalam kepolisian dan 21 tingkat

Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat.

Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tidak cukup hanya melalui pemberian modal usaha semata.

Ya kalau melihat kesetaraan sesama aparat penegak hukum maupun dengan TNI, ya itu kita lihat Kejaksaan pensiun umur di 61, fungsional 62 kalau saya tidak salah.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.

China menyatakan dukungannya kepada Kuba dan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk berhenti menggunakan instrumen hukum sebagai alat penekan

Dukungan SDM juga harus memadai baik untuk kejaksaan maupun kepolisian, termasuk terkait sertifikasi penyidikan, dan itu tentu menyangkut dengan anggaran.