Kopdes ini solusi untuk meningkatkan kesejahteraan warga sesuai Asta Cita ke-6 Bapak Presiden. BUMDesa dan Kopdes tidak akan tumpang tindih

Jika alasan yang digunakan adalah persoalan perang, oke kami terima. Tetapi pertanyaannya, langkah konkret menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa?

Materi yang Bapak-Ibu sampaikan tentu akan kami jadikan rujukan untuk kami sampaikan secara langsung kepada kementerian.

Kita mendukung pembangunan nasional, tetapi pengelolaan anggaran harus tetap prudent, efisien, dan tepat sasaran. Setiap rupiah APBN harus kembali.

Kami berharap percepatan pelaksanaan program dapat terus dilakukan sehingga target-target penguatan sektor pertanian.

Penangkapan relawan kemanusiaan dan jurnalis sipil di perairan internasional tidak dapat dibenarkan. Ini menyangkut keselamatan WNI sekaligus penghormatan

Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen pada Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa penjualan ekspor SDA seperti batu bara dan kelapa sawit wajib dikelola oleh BUMN.