Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Johan Rosihan:Jangan Kelola Pangan Secara Normal di Dunia yang Tidak Normal

Pendekatan yang terukur sangat penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kemandirian tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Legislator PKB menyoroti potensi dampak konflik bersenjata antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat terhadap sektor pangan global, termasuk Indonesia.

Itu yang patut dievaluasi juga oleh putusan MK tersebut. Kalau dari sisi waktu, undang-undang itu pun perlu direvisi karena sudah terlalu lama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Daniel Anzar Simanjuntak menekankan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia merupakan prioritas utama