Uang tersebut dikumpulkan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berada di bawah naungan Himpuh.

Hal itu disampaikan Juahir saat bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hal itu disampaikan Juahir saat bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis1 Oktober 2026.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal itu disampaikan Zainal saat diperiksa jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal itu disampaikan Mellisa usai sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Abidin Fikri menilai pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ishfah Abidal Azis mengungkap adanya permintaan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang untuk mengatur penyedia katering haji tahun 2024.