Menaker Yassierli mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemnaker menjadi penggerak solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional

Tadi Pak Mendagri sudah menyampaikan berapa angkanya, nanti pemerintah, Pak Mendagri dengan Menteri Keuangan akan berkoordinasi. Mudah-mudahan bisa disalurkan

Soal PPPK sebenarnya kita sudah bahas dengan Menteri PANRB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan.

Jadi, orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah.

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Regulasinya tentu harus diperkuat. Kita ingin pensiunan PPPK yang sudah mengabdi kepada negara selama masa kerjanya juga mendapatkan hak yang sesuai dan layak

KPK juga menangkap enam orang lainnya. Mereka ialah satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lima pihak swasta.

Ketika sekarang mereka mendapatkan kesempatan menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu, tentu tidak boleh disia-siakan.

Komisi IX DPR meminta pemerintah segera memastikan status bagi tenaga kesehatan non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer.