Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta kepentingan nasional

Angka ini meningkat 117 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 1,69 triliun