UU PPRT bukan sekadar kado Hari Buruh, tetapi koreksi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Pengakuan hukum ini penting agar hubungan kerja domestik menjadi jelas dan memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi PKB Iman Sukri menyoroti peran Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam mengawal RUU PPRT.

Ini menjadi hadiah Hari Kartini yang paling bermakna. Negara akhirnya hadir memberikan pengakuan dan perlindungan bagi PRT sebagai bagian dari pekerja

Lestari Moerdijat: Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi PRT

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).