DPR bersama Pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian positif penyelenggaraan Haji sambil terus mengevaluasi kekurangan-kekurangan kecil.

Ada yang banyak dipakai kurang lebih untuk 7.000-an jemaah lebih, itu akan menggunakan hotel bintang lima yang ada di Madinah.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji secara lebih terstruktur.

Anggota Timwas Haji DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepadatan di sejumlah tenda masih terjadi dan membuat ruang gerak jemaah terbatas selama menjalani puncak ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji tahun ini ternodai dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dana jemaah haji dengan tidak memberikan hak jemaah dengan layak.

Jumlah petugas kesehatan dan fasilitas medis yang digunakan untuk melayani jemaah haji saat ini belum ideal.

Hingga Jumat, 22 Mei 2026 siang, sekitar 3.500 jemaah dari 10 kloter mulai bergerak menuju lokasi puncak ibadah haji.

Persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji 1447 H/2026 M di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah memasuki tahap akhir dan siap dilaksanakan.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang menegaskan keberadaan BPKH merupakan sebuah keniscayaan dalam tata kelola dana haji Indonesia.