Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

Menurut kami, angka ini belum bisa menjawab semua masalah yang ada di lapas maupun bapas yang ada di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi.

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.

Rieke menyoroti komposisi alokasi anggaran yang dinilai masih belum mencerminkan prioritas utama Kementerian HAM.