Operasi senyap tersebut terkait dengan penerimaan uang di proyek jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut.

Adi Sumarta merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan sejumlah proyek di Dinas PUPR Kota Bengkulu.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Aisha Septiandini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas PUPR

KPK menelusuri sejumlah proyek infrastruktur lain dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) Sumatera Utara Tahun 2018-2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattina.

KPK memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumatera Utara, serta Dinas PUPR Provinsi Sumut.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026.

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat Kepala PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Hamdani pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.