Target lifting minyak pada 2030 sebesar 1 juta barel per hari, agar target itu berjalan dengan sesuai dibutuhkan eksplorasi.

Komisi XII DPR menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kondisi ini tentu meresahkan, terutama bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Kita melihat potensi dari sumber sekunder ini cukup besar, tetapi belum dimanfaatkan maksimal karena belum adanya pengaturan yang memadai.

Saat harga minyak naik tajam, tekanan terhadap APBN tidak bisa dihindari. Karena itu, langkah penghematan energi harus segera diambil.

Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi.

Legislator PKB mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Legislator PKB menegaskan pentingnya penguatan peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia.

Penegakan hukum harus dibarengi langkah pencegahan.

Dalam menyelesaikan persoalan persampahan di masyarakat, kita harus melibatkan semua pihak, mulai dari mahasiswa, akademisi, DPR RI, hingga kementerian terkait.