Solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi beyond politics.

Setiap kenaikan harga minyak dan kurs akan langsung menambah beban subsidi. Ini yang harus diantisipasi.

Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak sepakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah membebani rakyat kecil.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi PHP kepada rakyat dalam kebijakan energi terkait harga BBM.

Salah satu yang pasti terdampak adalah pelayanan publik. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, akan terganggu pelayanan mediasi perselisihan PHK, THR dan upah

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik.

Program MBG yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai cara mengintervensi kebijakan agar gizi anak-anak Indonesia membaik.

Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN.

Setiap belanja yang menggunakan APBN harus diperhitungkan manfaat ekonominya bagi dalam negeri.