KPK mendalami penerimaan lain oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu selaku tersangka kasus pemerasan.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang menjerat mantan Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Albertinus Parlinggoman.

KPK menelusuri sejumlah aset milik mantan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Duduk di meja sama-sama, sampaikan argumentasi masing-masing, dan biarkan rakyat menjadi jurinya.

Rakyat harus tahu agar kita bisa bersama-sama mengawasi. Jangan sampai program baru ini justru mengurangi esensi prioritas pendidikan anak bangsa.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan.

BPJS seharusnya ditanggung oleh negara, bukan malah diwajibkan kepada rakyat. Negara harus hadir penuh dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Soal administrasi, uang, dan lain sebagainya itu urusan belakangan. Kalau rumah sakit menolak pasien, itu ada sanksinya.

Kalau kita mendekat ke lokasi, kondisinya mirip asap fogging, tetapi jumlahnya sangat banyak dan berbahaya.

Masalah bansos ini sering terjadi karena data yang tidak akurat. Kalau datanya keliru, yang miskin tidak dapat, yang mampu justru menerima. Ini harus dibenahi.