Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Aceh.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen DPR RI Indra Iskandar gugur.

Gus Salam sendiri tidak menampik adanya kepentingan khusus bertemu dengan Prof. KH. Nasaruddin Umar, di ruang kerjanya

MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.

Komisi I DPR RI terus memantau berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan.