Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuansing.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Juprizal pada Jumat, (14/8).

Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kuansing.

KPK mengungkapkan dugaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby menyiapkan uang sejumlah 46.500 dolar Singapura untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

KPK menyebut pertemuan bupati dengan Sekjen PSI itu membahas soal alih fungsi kawasan hutan serta pemanfaatan skema Perhutanan Sosial.

Uang yang disita itu merupakan bagian dari uang yang diberikan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni usai melakukan audiensi pada 2 Juni 2026.

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

KPK mengonfirmasi telah menerima laporan dari Menhut, Raja Juli Antoni terkait penolakan gratifikasi pada 3 Juli 2026.

KPK menduga pengumpulan uang SHU para petani dan pertemuan tersebut beririsan dengan pengakuan Sekjen PSI itu soal amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing.