KPK memastikan akan mendalami dugaan aliran yang korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 kepada Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

Kementerian Kehutanan harus segera melakukan pemadaman karena dampak asap sangat membahayakan bagi kehidupan setiap makhluk yang menghirupnya

APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat.

Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara maupun bank umum besar, ya BPD selesai.

Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen).

Tentu itu juga harus melalui investigasi yang betul karena tidak semua keracunan-keracunan tersebut ya, disebabkan oleh misalnya kelalaian dari BGN

Kami berharap RUU ini tidaklah merupakan RUU bagi kaum elitis. Tolong ini jangan menjadi perdagangan kaum elitis saja

Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Kalau tidak segera dituntaskan malah bisa memberi kesan negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia. Ini yang harus kita hindari

Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran