Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyoroti perihal bantuan sosial (Bansos) yang masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi semua kebutuhan rakyat. Hal itu seiring dengan keputusan Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyoroti usulan rencana penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, bidang perpajakan Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mereformasi sistemnya. Hasil dari perjalanan panjang tersebut telah membawa sistem perpajakan menjadi lebih sustainable.

Komisi XI DPR RI masih terus menerima masukan penting untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Bagi anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, perubahan status ini menjadi konsekuensi atas dampak pandemi yang memukul perekonomian Indonesia.

Pemerintah harus fokus untuk pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 sebelum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sedang dibahas Komisi XI DPR diproyeksikan sebagai pondasi perpajakan yang adil.

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mengapresiasi berbagai pendapat dan pandangan para mantan birokrat pajak terkait Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).