Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang semua bank di Indonesia untuk memperdagangkan dan memfasilitasi transaksi mata uang kripto saat ini tengah ramai diperbincangkan publik.

Anggota Komisi XI DPR-RI, Fauzi H Amro mengingatkan OJK agar tidak menghambat kemajuan industri keuangan dunia termasuk melarang mata uang digital Kripto (Cryptocurrency) diperdagangkan di internet.

Perang terbuka Rusia versus Ukraina bisa berdampak pada kenaikan listrik di Tanah Air. Asumsinya, perang bisa menaikkan Indonesian Crude Price (ICP), karena pembangkit listrik masih menggunakan BBM.

"Komisioner OJK harus berintegritas dan memiliki rekam jejak teruji. Yang bersangkutan juga harus paham seluk beluk industri jasa keuangan"

Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mendesak kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil  (CPO) dan turunannya segera dievaluasi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus. Mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20% saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, perlu strategi yang tepat untuk menentukan pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di tahun ini, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut. Dimana, sokongan anggaran terhadap rencana pembangunan IKN masih terus dibahas.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang dipatok 5,2-5,5 persen dinilai masih rasional untuk terus dikejar realisasinya. Berkaca pada capaian ekonomi 2021, target pertumbuhan itu harus dijadikan pemantik semangat menyongsong 2022.

Dua nama yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Juda Agung untuk menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng yang akan habis masa jabatannya pada 6 Januari 2022. Sugeng diketahui saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur -  Kepala Kebijakan Makroprudensial BI. Kedua, Aida S Budiman yang saat ini menjabat Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI diajukan untuk menggantikan Rosmaya Hadi.

Naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat semestinya dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD, tidak melalui utang daerah.