Presiden Jokowi mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pasca adanya informasi operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli).

Pimpinan DPR mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang meninjau operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar (Pungli) di Kemenhub.

OTT di Kemenhub senilai belasan juta dinilai sebagai pengalihan isu terkait dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kehadiran Presiden Jokowi di Kemenhub terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) senilai Rp 17 juta telah membuat gagal fokus.

Presiden Jokowi berupaya ingin mengalihkan isu dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kehadiran Presiden Jokowi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) senilai belasan juta menjadi polemik.

Ombudsman menilai pungutan liar (Pungli) sebagai hal yang biasa.

Presiden Jokowi memastikan, pemerintah akan terus memberantas oknum pejabat dari mulai tingkat pusat hingga daerah yang mencoba-coba melakukan pungli.

Kemenhub menyarankan pemudik tidak menggunakan motor, sebab rawan kecelakaan.

Seluruh posko tersebut nantinya berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan Korlantas Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan, dan BMKG.