Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kemensetneg, Setkab, KSP dan BPIP terkait pembahasan RKA K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau kemajuan upaya sertifikasi tanah Monumen Nasional (Monas) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara daring.
Selain eks Sekretaris Kemensetneg Taufik, KPK juga memanggil dua saksi lainnya,
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.
Bambang juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.
Luhut menyampaikan kepada Kemensetneg, Kominfo, Kemendag, TNI, dan Kemenkes agar membuat standar layanan acara pada masing-masing
Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) RI melaluu akun Instagram @kemensetneg.ri mengunggah terkait julukan enam Presiden Indonesia.
Bersama ini kami nyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah palsu dan tidak benar (hoax) karena Kemensetneg tidak pernah mengeluarkan surat tersebut
Adapun penyerahan transaksi keuangan ini berdasarkan permintaan Kemensetneg