Ia menuding adanya kekuatan tertentu yang menunggangi aksi yang dijanjikan damai tersebut.

Politik identitas akan jadi role model dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres lima tahun mendatang apabila pemenang Pilpres 2019 ini adalah yang memakai politik identitas.

Karyono mendesak Bawaslu harus mengungkap kasus yang terjadi di luar negeri, baik kasus dugaan surat suara dicoblos maupun persoslan WNI yang tak dapat menyalurkan hak politiknya.

Penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa sekecil apa pun kecurangan akan menjadi preseden buruk, bahkan bisa menjadi alat justifikasi bagi pihak-pihak yang tak ingin Pemilu 2019 berjalan lancar.

"Isu kecurangan itu lebih cenderung sebagai sesuatu yang dibangun untuk mendelegitimasi penyelenggara, dan endingnya untuk menolak hasil pemilu," jelas Karyono.

"Yunartu orang baru, belum paham situasi ketika itu. Makanya seolah mendegasikan refornasi 98, tak akan terjadi reformasi jika tak ada krisis. Padahal kalau mengikuti situasi sesungguhnya, kejadian `98 itu hanya nunggu waktu dari rangkaian kejadian dan pergerakan dari periode ke periode saat itu," ujar Karyono.

Bagi Karyono, publik akhirnya menilai kasus meninggalnya ratusan anggota KPPS itu sengaja di-bollow up sedemikian rupa untuk pengalihan isu, ataupun upaya menghambat KPU dalam menuntaskan pemilu.

Upaya people power ini gagal total. Sebab sejatinya people power itu natural, tidak bisa dibuat-buat.

Pemilu sebagai intrumen demokrasi mestinya tidak dijadikan ajang oleh para elit politik untuk memunculkan narasi yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi.

Katanya junjung tinggi demokrasi, tapi faktanya ada kecenderungan mengeksploitasi SARA untuk kepentingan politik.