Pengakuan itu disampaikan Wisnu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026.

Dari 16 bangunan, hanya tiga bangunan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pemasyarakatan sejatinya harus non-diskriminatif. Harus imparsial terhadap seluruh warga binaan. Tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang beda

Polemik sidak Lapas Cibinong oleh Ombudsman Republik Indonesia menjadi perhatian publik dan juga IPW

Komisi XIII DPR akan meminta penjelasan terkait temuan dugaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait bangunan dengan fasilitas mewah di dalam area lapas.

Puan menilai kondisi tersebut tidak boleh terus berulang karena menyangkut prinsip kesetaraan perlakuan dalam sistem hukum.

Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat.

Komisi XIII DPR akan memanggil jajaran Kementerian Imipas untuk meminta penjelasan terkait temuan Ombudsman RI mengenai keberadaan fasilitas mewah di Lapas.

Tadi kita sudah sampaikan kepada komisi teknis