Untuk itu, ICJR mendorong dilakukannya revisi atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan itu sekali lagi membuktikan bahwa Tehran selama ini sudah benar, dan sanksi AS terhadap warga Iran adalah ilegal dan kejam.

Perjanjian Amity 1955, yang dijadikan dasar gugatan Iran, tidak dapat memberikan yurisdiksi bagi pengadilan untuk membahas masalah ini.

Diduga boikot itu melanggar Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), termasuk diskriminasi berdasarkan kebangsaan, perjanjian yang ditandatangani oleh UAE dan Qatar.

Pengacara untuk Qatar mengajukan kasus mereka di depan ICJ, sementara perwakilan dari UEA akan menyampaikan argumen mereka pada Kamis (28/6).

Kondisi tempat penahanan dan pembinaan Anak bisa menjadi masalah serius di kemudian hari, sebab pemenjaraan pada anak masih berpotensi besar terjadi.