Di momen hari perdamaian ini, mari kita melakukan refleksi atas apa yang terjadi dengan masyarakat sipil di Papua. Dalam pandangan saya, sejak awal Operasi Militer menjadi pilihan utama, hal itu memang berpotensi menjadi bumerang.

Perlu dibentuk Satgas Khusus di bawah Presiden tanpa menyepelekan kewenangan Kementerian terkait agar dapat secara langsung dan tegas diurai akar masalah dari semua ini.

SD YPK Serito adalah ring I perusahaan LNG Tangguh. Tapi sekolahnya rusak parah. Kita patut pertanyakan komitmen LNG Tangguh dalam menjalankan CSR-nya.

Kayu sitaan sebanyak itu, kemudian berani dibawa kabur lagi. Ini sudah pasti ada oknum yang bermain. Kasus illegal loging dan turunannya di tanah Papua, termasuk para pembeli kayu ilegal wajib menjadi perhatian serius.

Kami mengapresiasi pokok fikiran terkait RPP Otsus yang diserahkan oleh DPR Papua Barat ini. Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya.

Pasca Revisi UU Otsus ditetapkan maksimal 90 hari sudah harus terbit aturan turunannya, dan sampai saat ini baru DPRPB yang resmi menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran oleh DPR Papua Barat kepada DPD RI menjadi catatan nanti kepada pemerintah dalam penyusunan PP terkait UU Otsus.

Tentu saja kita mendukung dan mengapresiasi berbagai program petani milenial dari Kementan, terutama semua kegiatan pembangunan yang dilakukan di Papua.

Tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sorong mewakili kepentingan masyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk takut dan mundur.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Dia berharap, Pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma resmi diangkat menjadi Wakil Ketua Komite I DPD RI, Kamis (19/8).