Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM) yang dibentuk Kejaksaan Agung harus memperhatikan semua hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diharapkan dapat memberdayakan dan mempromosikan para perwira dari tanah Papua atau Orang Asli Papua (OAP).

Langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan Strategi Percepatan Pembangunan di Papua, yang disebut dengan Strategi Quick Wins di 7 wilayah adat Papua dikritik anggota DPD RI, FIlep Wamafma.

Langkah Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan apresiasi dari Filep Wamafma.

Papua membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pengaturan rekrutmen tenaga kerja. Kebutuhan kebijakan tersebut sangat mendesak sebagai respon terhadap angka pengangguran yang terus meningkat di bumi Cenderawasih tersebut.

Pemerintah harus memberikan definisi khusus terkait dengan kelompok atau afiliasi KKB yang disebut sebagai organisasi teroris. 

Senator Papua Barat, Filep Wamafma resmi diangkat menjadi Wakil Ketua Komite I DPD RI, Kamis (19/8).

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Dia berharap, Pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.