Jum'at, 26/04/2024 02:50 WIB

Pimpinan Komite I DPD Minta Pemerintah Buat Kebijakan Khusus Atasi Kemiskinan di Indonesia Timur

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Dia berharap, Pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma. (Foto: Humas DPD RI)

Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah Kawasan Timur Indonesia masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah. 

Data BPS tersebut bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. Kawasan Indonesia Timur selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma memberikan catatan khusus. Dia berharap, Pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.

“Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia Timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin dan terbelakang,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (24/8).

“Saya jujur ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” sambung senator Papua Barat ini. 

Filep menyebutkan, kebijakan untuk Kawasan Indonesia Timur harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin nampak di Indonesia.

Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

“Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” jelasnya.

“Kita sama-sama dorong segera Kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan.” sambung dia.

Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI.

KEYWORD :

Warta DPD Komite I DPD Filep Wamafma Kemiskinan Indonesia Timur




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :