Jika biaya politik ditanggung tiap individu, nantinya tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang ia keluarkan untuk jabatan tertentu. Terlebih, biaya politik di Indonesia tidak murah.

Jadi Fahri Hamzah menggunakan Konstitusi, UU Pemilu dan UU Partai Politik negara mana dalam berpendapat? Karena pendapatnya sangat bertentangan dengan UUD 45, UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Dia juga mengkritik penggunaan kata koalisi yang dianggap tidak ada dalam sistem presidensial yang digunakan oleh Indonesia. Menurutnya, koalisi hanya digunakan dalam sistem parlementer.

Bagian dari penyakit kita berbangsa adalah para elit tidak memahami gambar besar dari persoalan, sehingga muncul kebingungan. Elite Parpol bingung bagaimana menjadi capres, adapun elit bisnis ingin berkuasa dengan membeli tiket Parpol. Terjadilah transaksi haram di ruang gelap.

Kasus pendeportasian UAS oleh Singapura bisa dijadikan mementum bagi pemerintah untuk membenahi sektor industri wisatanya, sehingga tidak perlu ke Singapura.

Bolehkah saya bertanya pada Fahri, dimana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi agar ribuan Rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di Lahan Antam di Pongkor?

Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari `cuan` dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri.

Kita harus bereskan tiket palsu atau tiket kadaluwarsa itu, setelah itu baru masalah electoral threshold pada pemilu terbaru di 2024 itu.

Makanya, presiden harus mewaspadai kemungkinan keterlibatan orang-orang terdekatnya pada kegiatan mafia dan kartel ini. Perilaku mereka (mafia), bisa langsung merusak citra presiden sebagai penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sementara mereka dan kelompoknya tidak merasa punya ikatan dengan rakyat.