Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait meminta BPOM bereaksi terkait BPA yang menjadi keluhan masyarakat.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Pasar Wage di Kabupaten Nganjuk sebagai pasar percontohan yang bebas dan aman dari bahan-bahan berbahaya tingkat nasional. 

Heran, BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan alasan para peneliti memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara yang telah lolos dalam uji klinis tahap satu.

RSUP Dr Kariadi Semarang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM. 

yang berwenang untuk mengatur keamanan  pangan di Indonesia adalah negara yang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.

Proses uji klinis I Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, tidak memenuhi kaidah klinis dalam proses penelitian dan pengembangan vaksin.

Pernyataan Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang menyebutkan ada perbedaan data dari peneliti vaksin Nusantara dengan pihak BPOM membuat geram Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Komisi IX DPR RI heran dengan respon pihak-pihak tertentu dengan adanya vaksin Nusantara.