Dalam negara demokrasi, kritik sangat dibutuhkan. Bahkan, kritik akan membuat sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka, yang memiliki pertukaran energi positif dengan lingkungannya. Hal itu diperlukan di seluruh cabang pemerintahan, termasuk legislatif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.

Strategi pemanfaatan lahan suboptimal bahkan dianggap mampu mendukung program pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi – JK saat ini.

Pada masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, kondisi ekonomi bangsa sedang labil. Penyebab utama adalah melonjaknya harga minyak dunia hingga mencapai 150 dolar Amerika Seriakt perbarel.

Pemerintahan Presiden Jokowi sudah waktunya untuk diganti pada Pilpres 2019 mendatang. Alasannya, pemerintahan Jokowi dinilai gagal mensejahterakan rakyat.

Partai Gerindra mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera meningkatkan gizi anak-anak Indonesia melalui gerakan Revolusi Putih.

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi anak Indonesia saat ini mengalami kekurangan gizi hingga 39 persen. Untuk itu, pemerintah tidak perlu bicara digital jika anak Indonesia kekurangan gizi.

Meski PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai oposisi ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyno (SBY), bukan berarti partai tersebut bersih dalam tindak kejahatan korupsi.

PDIP menuding aktor intelektual kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP berasal dari lingkaran pertama kekuasaan saat itu, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai selalu nampak canggih dalam menciptakan sebuah fiksi guna menciptakan legitimasi dan pembenaran. Dimana, cerita fiksi tersebut ingin menegaskan sebagai satu-satunya kebenaran.