Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar mendesak pemerintah pusat segera membantu satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau melakukan pelacakan virus Covid-19 varian Delta dengan menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS).

Virus ini pertama kali muncul pada akhir Desember 2019 di pusat kota Wuhan di China sebelum menginfeksi seluruh dunia.

Penyegelan itu dibatalkan setelah Satgas mendapatkan penjelasan dan melakukan pengkajian ulang terkait tugas dan fungsi Kementan dalam hal ketersediaan pasokan pangan nasional.

Aplikasi Vetmalance ini diluncurkan sebagai respon perkembangan zaman dan wujud transformasi pelayanan Kementan.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam rangka penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak 03 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, masih belum efektif. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan sweeping ke perkantoran.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat harus lebih siap dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.

Pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada para kepala daerah yang terbukti tidak serius, bahkan abai dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup

Koordinasi dan kerja sama antar instansi di Pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan menjadi hal yang fundamental.