Berikan sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali dan prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat

Jadi tentu harus kita dukung kebijakan Pak Presiden itu ya, saatnya kita optimalkan sumber daya alam kita sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yakni KPU, Bawaslu dan DKPP RI menyetujui enam Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu.

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp6,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 disetujui Komisi IV DPR RI.

Mulyanto menegaskan, idealnya setiap tanggal 1 bulan berjalan, angka ICP ini sudah terbit. Namun sampai hari ini (Senin, 12/9), angka ICP untuk bulan Agustus 2022 belum diterbitkan.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi publik ya sebaiknya dibuka hasil detektornya semua. Masa dalam satu kasus ada yang buka hasilnya ke publik dan ada juga yang tidak dibuka.

Kalangan dewan berharap pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) nantinya dapat menciptakan rasa aman di masyarakat, terutama terkait keamanan data pribadi.

Menurut saya, UU KUHAP ini harus pro kepada pencari keadilan. Bukan pro kepada negara. Karena banyak kasus termohonnya itu negara. Kan tidak selamanya negara benar. Ya kalau negara ini benar tidak akan ada korupsi.

Kunjungan Puan ke makam Imam Al-Bhukari dilakukan disela-sela menghadiri IPU 14SWSP di ibu kota Uzbekistan, Tashkent.

Sebanyak 3 Gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia. Alasannya, kontribusi PT Vale terhadap pendapatan asli daerah masih minim.