MUI DKI Jakarta mempersilakan bagi pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Said mengatakan, bahwa mengajukan gugatan dengan menempuh jalur konstitusi adalah langkah yang lebih baik, dibandingkan dengan melakukan aksi unjuk rasa di tengah Pandemi covid-19.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan pihaknya siap menerima banyaknya uji materi undang-undang Cipta kerja yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.

Nurul Ghufron mengatakan bahwa pemotongan hukuman melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) menjadi alasan KPK untuk menghadap.

Kalau dari pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung, bisa-bisa kurang dari satu tahun.

Karena masing-masing lembaga memiliki pedoman dan tata kerja yang berbeda, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik lembaga.

KPK eksekusi Markus Nari berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung

MA akhirnya menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan