Pimpinan DPR meminta pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada 2020. Hal itu guna mengantisipasi Peraturan KPU (PKPU) didugat ke Mahkamah Agung (MA) atau PTUN.

Terkait undang-undang, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK bila undang-undang itu bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

KPK menyayangkan banyaknya putusan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses penyidikan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

MAKI serahkan bukti baru kepada KPK terkait istilah "King Maker" yang digunakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Anita Kolopanking (ADK) dan Djoko Tjandra (JST) dalam percakapan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspos terkait kasus dugaanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman

KPK kembali menyita kebun kelapa sawit di Padang, Sumatra Barat. Penyitaan itu terkait dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Aburrachman.

Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo diminta untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan seperti halnya menteri.

Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

KPK menyatakan kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemangkasan hukuman eks Bupati Kabupaten Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip.