Proyek yang belakangan terbengkalai itu sejak awal sudah bermasalah. Proses perencanaan, koordinasi dari pihak-pihak terkait juga tidak berjalan secara matang.

Pemerintah harus segera menerbitkan revisi Perpres terkait pembatasan pengguna BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite tersebut kalau memang serius. Agar upaya yang dilakukan Pertamina saat ini mempunyai payung hukum.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam pandangan fraksi menyampaikan, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian.

Sudarman, Lc. Ketua Dewan Pengawas ACT dan Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten

Semestinya Pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng. Yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya.

Pemerintah jangan memaksakan adanya lembaga superbody riset seperti ini. Sebab dari awal sudah diingatkan bahwa tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa. Karena yang dilebur itu bukan sekedar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti. Tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dan lain-lain.

Di masyarakat terkesan soal pembatasan ini seperti segera dilaksanakan. Jadi saya mendesak Pertamina untuk tidak menambah bising di tahun politik yang sudah ramai ini.

pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor curah plat merah secara massif dan menyetop distribusi migor curah yang tidak resmi di pasar.  Sehingga terbentuk pasar tunggal migor curah.

Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah.

Artinya, tinggal satu bulan lagi waktunya. Sudah sangat mepet. Karena itu Pemerintah, dalam hal ini SKK Migas harus mengawal dengan ketat jadwal penyelesaiannya. Jangan sampai proyek ini molor lagi.