Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menghadiri Rapat Paripurna ke-41 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2019.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah.

Dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Banyuasin.

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi berharap MPR periode 2019 – 2024 menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan

Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam masa reses ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Herman Hery.

KPK telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya yang juga petinggi PT Inersia, Indung.

Setelah sepuluh Fraksi DPR RI menyampaikan pendapat tertulisnya tentang RUU Pengawasan Obat dan Makanan, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil ketua DPR RI Utut Adinato menyetujui RUU Waspom menjadi usul inisitif DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka meyakini seluruh anggota DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang terjerat kasus UU ITE.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap semua fraksi di DPRD Bali atas disetujuinya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melakukan rotasi di pimpinan Komisi III DPR. Semula Wakil Ketua Komisi III DPR diduduki oleh Trimedya Panjaitan digantikan oleh Herman Herry.