Hal ini merespon Bupati Banyumas yang meminta KPK agar memberi tahu kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.

Dalam penyataannya, Achmad meminta KPK agar memberi tahu kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT.

Hal itu menanggapi pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein, meminta KPK memberi tahu kepala daerah terlebih dahulu sebelum melakukan OTT

Jaksa juga menuntut Nurdin membayar uang pengganti sebesar Rp3,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura.

Aliza Gunado disebut menerima lebih dari Rp 2 miliar terkait pengurusan DAK pada APBN Perubahan Lamteng 2017.

KPK mesti mengusut kasus dugaan bisnis tes PCR yang menyeret sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo.

Dengan kejadian ini, Mulyanto menilai rencana kerja yang dilaporkan Direktur Utama Pertamina tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak mampu mencegah kasus kebakaran kilang.

Kalau benar ada dugaan penyalahgunaan wewenang, maka harus diusut secara tuntas. Karena tindakan itu selain dapat mencoreng wajah NU, juga tidak memberikan keteladanan bagi warga nahdliyin.

Kami berharap IFG yang mengedepankan proteksi bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi yang akhir-akhir ini sempat diguncang kasus-kasus gagal bayar, salah satunya dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero).