Anwar menjelaskan bahwa Anjab adalah proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mendesak pemerintah meninjau ulang rekrutmen ASN PPPK tahun 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, dan penghargaan atas dedikasi guru honorer di tengah situasi kekurangan guru.

Guru honorer kita yang mencapai setengah juta ini menunggu perbaikan dan revisi hasil seleksi pertama PPPK guru. Kita minta dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK ini untuk ditunda, tidak diumumkan pada tanggal 24 September yang akan datang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan, rekrutmen guru ASN PPPK dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan guru. Status dan kesejahteraan juga diklaim akan lebih baik dari sebelumnya.

Semua pihak harus duduk bersama, mencari solusi atas persoalan para guru inpassing. 

Perpanjangan masa pendaftaran disampaikan BKN melalui Surat Kepala BKN Nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021, sehingga pendaftaran yang semula ditetapkan hanya sampai dengan 21 Juli 2021 diperpanjang hingga 26 Juli 2021.

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

Kalangan dewan menyoroti masalah terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyayangkan para guru PPPK itu belum mendapat Surat Keputusan (SK) dan penggajian.

Pemerintah perlu mempersiapkan secara matang persiapan pembukaan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebab, masih banyak kepala daerah yang kurang paham persoalan kepegawaian.