Sehubungan kebutuhan energi seperti BBM dan LPG meningkat signifikan menjelang tahun baru, maka Pertamina harus memastikan kecukupan ketersediaanya.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT PINS Indonesia, Heru Adryana sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina.

Dirut Pertamina sudah menyampaikan dengan jelas niat tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Mekanisme penyelesaian tetap harus sesuai hukum.

Sidang dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak di lingkungan PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini mengungkap fakta baru.

Kuasa hukum terdakwa Dimas Werhaspati, Patra M Zein menyatakan JPU tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap kliennya hingga proses persidangan sejauh ini.

Angka itu terdiri atas produksi minyak 553.000 barel per hari (BOPD) dan gas 2,83 miliar kaki kubik standar per hari (BSCFD)

KPK menyita sejumlah dokumen terkait proses negosiasi pengadaan mesin EDC dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang transparan tentang kandungan bahan bakar yang mereka gunakan

Eks Direktur Pertamina menyatakan seluruh proses pencampuran BBM atau blending PT Pertamina telah sesuai dengan prosedur pengawasan mutu yang ketat.

Nilai potensi kerugian PT Pertamina dalam kerja sama dengan PT OTM sebesar Rp 217 miliar ternyata berdasarkan data lama sebelum terjadinya renegosiasi.