Myanmar telah terperosok dalam kekacauan sejak kudeta, dengan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap menurut kelompok pemantau lokal.

Para menteri ASEAN mengadakan pertemuan daring pada Jumat (15/10) untuk membahas tanggapan atas kegagalan militer yang berkuasa di Myanmar untuk mengikuti peta jalan yang dirancang mengakhiri krisis berdarah.

Keputusan yang diambil pada Pertemuan Darurat Menteri Luar Negeri ASEAN pada Jumat (15/10) secara efektif mengesampingkan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing.

Seruan itu muncul ketika kekhawatiran tumbuh atas komitmen pemerintah militer untuk konsensus lima poin yang disepakati negara ASEAN untuk meredakan krisis berdarah yang meletus setelah kudeta 1 Februari di Myanmar.

Pertemuan antara Sekjen PBB dan para menteri luar negeri dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri yang ditunjuk oleh militer dijadwalkan berlangsung Jumat lalu.

Pernyataan juru bicara yang dikeluarkan militer dalam ringkasan tertanggal Rabu (13/10) itu, datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada April dengan ASEAN.

Laporan tentang pemadaman internet dan data, khususnya di wilayah di mana pasukan pertahanan lokal dan militer terkunci dalam konflik  muncul segera setelah itu.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada Februari, memicu pemberontakan nasional yang coba dihancurkan oleh junta.

Pasukan keamanan sedang melakukan perjalanan melalui Khayan, pinggiran pusat komersial Myanmar Yangon pada Jumat (17/9) ketika mereka diserang dengan bom rakitan, kata junta dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

Pasukan keamanan dikerahkan di kota terbesar Myanmar, Yangon, pada Rabu (8/9), sehari setelah protes dan peningkatan pertempuran antara tentara dan pemberontak etnis minoritas.