Habiburokhman mengaku tak sependapat jika proses penangkapan Lukas disebut lamban. Menurut dia, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan penegakan hukum sebelum mengambil tindakan apalagi penangkapan.

Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP.

Semua persiapan sudah siap baik itu partai, KPU, anggaran, kalau tiba-tiba diubah mengganggu siklus semua itu.

Tadi sudah bicara sama Pak Muhaimin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar), kita selama ini kan memang sedang mencocokkan waktu dan tadi waktunya sudah cocok, insyaallah pekan depan kita resmikan.

DPR bakal mengawasi penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak lagi berlaku. Termasuk, komitmen pemerintah dalam menyediakan vaksin untuk warga.

Pidato ketua umum itu kan ada yang dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang memang sudah tercatat. Kalau kemudian besok, tiba-tiba ada surprise, siapa nama bakal calon capres atau cawapres PDIP akan disampaikan, kemungkinan bisa saja.

Kita tahu bahwa keterlibatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi ini porsinya sangat besar. Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah mencapai lebih 90 persen dari total 64 juta pelaku usaha di Indonesia. Sehingga UMKM perlu mendapatkan banyak kebijakan dari Pemerintah.

Kenapa menjelang HUT ke 50 ini kita kumpulkan bapak ibu sekalian? Karena ini menjadi salah satu tempat untuk berkumpul, berkonsolidasi, bertemu, bersilahturahmi, dan tentu saja menyatukan visi misi satu rampak barisan sesuai perintah ketua umum.

Saya pikir kan yang disampaikan itu dia menyampaikan ada orang bukan institusi partai, iya kalau yang disebut orang genit, itu kan orang bukan partai.

PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik.