Kejahatan pronografi dinilai sebagai bagian dari darurat negara. Untuk itu, pemerintah harus bertindak secara tegas. Hal itu menanggapi beredarnya konten porno GIF yang bisa diakses melalui aplikasi WhatsApp.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi setiap warga negara. Hal itu menanggapi kewajiban registrasi ulang pengguna ponsel prabayar.

Putra daerah seperti di Papua butuh dukungan fasilitas dari pemerintah agar mampu membangun daerahnya sendiri. Di Papua, sektor pendidikan, urusan haji, dan pengalokasian anggaran untuk pondok-pondok pesantren sudah seharusnya dikelola putra-putri daerah.

Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan bahwa sejak awal menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Pemerintah masih berharap bahwa sanksi sepihaknya akan membantu mencega uang ke Pyongyang yang dapat digunakan untuk memajukan senjata pemusnah massal.

Pemerintah tidak bisa menafsirkan secara sepihak, apakah Ormas tertentu anti Pancasila atau tidak. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga independen berupa panel untuk mendiskusikan definisi anti Pancasila yang dimaksud.

Cak Imin meminta pemerintah dan mengimbau dunia usaha agar mewujudkan satu persen lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ketua Dewan Kehormatan PAN diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

Partai Amanat Nasional (PAN) diminta untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu untuk membuktikan bahwa PAN menolak kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada para pengembang.

Cak Imin menilai kehadiran sistem keuangan syariah sebagai solusi yang tepat bagi Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.