Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan. 

Kami akan mengaktifkan itu lagi, tetapi ada beberapa revisi supaya tidak gaduh di publik. Habis ini kita (Komisi XIII dan BPIP, red.) akan ngobrol soal itu ya.

BNPT bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pemahaman kembali tentang wawasan kebangsaan ideologi Pancasila kita.

SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan.  Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol.

Ini tugas kita ini bagi komisi XIII, mereka (BNPT) harus kita berikan juga anggaran yang maksimal.

Kita ditugaskan untuk menjalankan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Yaitu pembangunan tiga juta rumah dalam setahun.

Jadi gini loh, jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset atau menerima perampasan aset, kita ini lagi konsolidasi sedang mencari tahu mana undang-undang yang perlu.

Silakan yang penting kan aturan dan ketentuannya dipenuhi kita setuju saja daripada tanahnya enggak dipakai kan mendingan digunakan bisa memproduksi rumah yang murah terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Kita menginginkan mengevaluasi, jangan-jangan (periode) kemarin itu terlalu banyak ternyata yang disusun itu daftar keinginan bukan daftar kebutuhan. Kita harus membedakan.

Nanti tergantung. Kita tunggu rapat dengan Menhan, baru nanti Menhan akan menyerahkan drafnya.