Sembilan Fraksi DPR RI menyetujui Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

Singkirkan ego sektoral yang menjadikan bencana Covid-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas bisnis dan ekonomi

Badan Legislasi (Baleg) sepakati harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang diusulkan dari Komisi VIII DPR RI.

Hendaknya jangan hanya rakyat yang diminta berdisiplin, dan menjadikan ketidakdisiplinan Warga sebagai kambing hitam atas menyebarnya bencana nasional covid-19.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menerima usulan RUU Penanggulangan Bencana dari Komisi VIII DPR RI. Adapun RUU ini dimaksudkan sebagai pembaharuan regulasi penanggulangan bencana dari undang-undang sebelumnya yang dirasa kurang.

Badan Legislasi menggelar rapat terkait pembahasan usulan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang merevisi UU No 24 Tahun 2007. Rapat berlangsung secara virtual dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

"Jangan sampai ditafsirkan bahwa karena ada bencana covid-19, lalu DPR harus berubah fungsi menjadi eksekutor program dan kegiatan kenegaraan," kata Saleh

 Negeri Paman Sam menekan pemerintah Afghanistan untuk membebaskan ribuan militan dan tahanan pemerintah yang berisiko terjangkit virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Pasca bencana gempa bumi dan tsunami Jepang pada 11 Maret 2011, reaktor nuklir di Fukushima bocor.