Dia meminta agar penginapan untuk para jemaah haji Indonesia ditingkatkan, yaitu maksimal untuk tiga orang per kamar.

Rapat tersebut terkait dengan kewenangan Kementerian Perdagangan yang mengatur persoalan pangan nasional berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Timwas Haji DPR Darul Siska mengatakan, Kliknik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah sangat memperihatinkan.

Saya mendukung sepenuhnya peraturan daripada Polri terkait penerbitan sebuah sim itu harus memiliki sertifikat dari sekolah mengemudi yang terakreditasi.

Pemerintah harus mengevaluasi program hilirisasi nikel secara habis-habisan agar program ini tidak sekedar menguras sumber daya mineral kita. Lalu hanya menyisakan ampasnya untuk rakyat. Sementara yang menikmati keuntungan adalah pihak investor asing.

Harapan masyarakat untuk mereka (SBY-Megawati) bertemu dan berdiskusi sama dengan ketika bertemu Mbak Puan (Puan Maharani) dengan Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Saya kira sesuatu yang dirindukan juga dan kembali ke mereka berdua.

Demokrat bukan menolak RUU kesehatan, karena sejak awal dari badan legislasi, kami sudah menyetujui.

Saya berpendapat keberadaan mandatory spending merupakan jaminan dan kepastian bahwa negara hadir untuk menjamin ketahanan kesehatan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sektor kesehatan.

Sistem kompensasi seperti sekarang terkesan kurang transparan karena kuota volume Pertalite ditetapkan sepihak oleh Pemerintah tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPR.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan yakni, Pertama, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang besar atas keputusan melakukan pembahasan UU Kesehatan ini di komisi IX yang memang membidangi dan menguasai persoalan tentang kesehatan sehingga cukup banyak diskusi dalam pembahasan pasal-pasal dengan demikian meskipun menurut kami belum ideal akan tetapi sudah terdapat beberapa perbaikan atas draft sebelumnya.